Analisis terhadap Kebijakan Politik Pendidikan

UUD 1945 telah menjamin hak warga negaranya di dalam mendapatkan pendidikan sebagai upaya mebangun bangsa. Jaminan tersebut tercermin di dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan  pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Selain itu di Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD 1945 dijelaskan:

  1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur didalam undang-undang.
  4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  5. Pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban umat manusia.

Sebagai penyelenggara negara, pemeritah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan secara bebas biaya untuk semua warga negara usia sekolah. Ketentuan bebas biaya ini berlaku untuk pendidikan dengan standar pelayanan minimum. Bila warga negara menghendaki pendidikan di atas standar pelayanan minimum, maka biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh warga negara yang bersangkutan. Layanan pendidikan minimum yang bebas biaya diselenggarakan oleh sekolah negeri. Sedangkan layanan pendidikan yang di atas standar pelayanan minimum lazimnya diselenggarakan oleh swasta.

Permasalahan yang timbul di seputar pendidikan Islam setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 diberlakukan tentang instansi yang berwenang mengelolanya. Selama ini pendidikan Islam terutama kelembagaan madrasah secara full dan otonom berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama, seperti yang telah diuraikan terdahulu. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 salah satu bidang yang tidak diotonomikan adalah agama, sedangkan pendidikan termasuk bagian yang diotonomikan.

Banyak persoalan yang timbul di sekitar persoalan tersebut. Pertama, ada pendapat yang menginginkan agar pendidikan agama dan keagamaan tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama, untuk menjaga kemurnian visi dan misi pendidikan agama dengan anggaran biaya pemerintah pusat. Kedua, ada pemikiran yang menginginkan bahwa pendidikan agama dan keagamaan berada di bawah naungan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar pendidikan agama dan pendidikan keagamaan lebih berkembang. Ketiga, adanya keinginan mencari konvergensi di antara keduanya, yaitu kebijakan tetap berada di tangan Kementerian Agama, teknis operasional berada di tangan Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan.

baca selengkapnya…