Kebijakan Pendidikan Nasional Telaah Makro

Dalam menciptakan pendidikan nasional yang berkualitas, tentunya pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan baik itu yang menyangkut intitusinya maupun personalia serta anggaran yang dapat memacu dan memicu terciptanya pendidikan nasional yang berkualitas.

  • Sistem pendidikan nasional: Setelah terjadinya repormasi politik tahun 1998 dunia pendidikan bukan tidak terkena dampaknya, spektrum reformasi politik tersebut menular kemana-mana, termasuk kewilayah dunia pendidikan yang ditandai dengan lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) pada tanggal 2 mei tahun 2003. Momen ini disebut-sebut sebagai masa bangkitnya kembali dunia pendidikan.
  • Standar Nasional Pendidikan: Untuk menindak lanjuti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, tentunya undang-undang sisdiknas yang sudah ada tidak cukup sampai disitu tentu harus di dukung dengan kebijakan lain sebagai operasional dilapangan. Maka pemerintah mengeluarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dari sinilah pemerintah memulai dan mempatrum berbagai kebijakan baik tingkat makro maupun tingkat mikro, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan indonesia.
  • Undang-Undang Guru dan Dosen: Keberadaan undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan angin segar bagi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk memberdayakan pada guru dan dosen, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Lahirnya undang-undang guru dan dosen tidak terlepas dari rendahnya kesejahteraan guru yang berimplikasi kepada rendahnya mutu pendidikan. Jadi, keberadaan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan telah mendapat respon yang positif dengan keluarnya Undang-undang guru dan dosen.
  • Pendidikan Agama dan Keagamaan: Dalam peraturan perundangan RI yang lama seperti pada UU RI No. 2 Tahun 1956, agama tertentu memang pernah disebut secara implisit, yakni Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Penyebutan kelima agama ini menjadi alat legitimasi bagi agama-agama non Islam untuk menuntut hak-haknya dalam pelaksanaan pendidikan agama disekolah-sekolah. Begitu juga menjadi suatu legalitas bagi setiap agama untuk mendirikan sekolah-sekolah keagamaan. Agama Islam dengan mendirikan pesantren dan Madrasah Diniyah, Kristen dengan sekolah minggu Buddhis Pabbajja dan lain-lainya.

baca selengkapnya…